oleh

Rugikan Negara Milyaran “Mantan Kadis PUPR Aceh Aktif Beserta KPA, PPTK dan Rekanan” Proyek Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng Pidie, Ditetapkan Sebagai Tersangka

-BERITA-110 views

Laporan : Jefry Boy Isny

Banda Aceh, Fokustime – “FJ” mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Aceh yang kini masih aktif sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Kadis Nakermobduk) Aceh
ditetapkan sebagai tersangka dalam Proyek
Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr. Muhammad Yusuf, SH. MH, dalam konferensi pers di aula Kejati Aceh, Jumat, 22 Oktober 2021, mengatakan, Bahwa, Proyek Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018.

“Dengan ditetapkannya FJ sebagai Tersangka (Tsk) berdasarkan hasil temuan dan dengan serangkaian penyelidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi,” sebut Kajati.

“Selain FJ, ada empat Tsk lainnya yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemilik perusahaan serta rekanan proyek pembangunan jembatan gigieng meliputi JF sebagai Kepala UPTD Wilayah I selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) KN selaku PPTK, SF selaku Wakil Direktur Cv. Pilar Jaya, dan RM selaku Site Engeneer PT Kuasa Galaxy, Kata Kajati menjelaskan.

“Lebih rinci Kajati memaparkan, Bahwa, Pembangunan Jembatan Gigieng tersebut sebelumnya telah dilakukan pekerjaan abutmen tahap I di tahun 2017, Sedangkan tahun 2018 tahap II dilakukan pemasangan rangka baja dan di tahun 2019 tahap III pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan,” ujarnya.

Kajati Aceh juga menerangkan kronologi singkat terkait proyek tersebut, Berawal dengan dilakukannya pelelangan di ULP Aceh, pokja menetapkan Cv. Pilar Jaya sebagai pemenang dengan penawaran harga Rp1.877.037.195.55.

“Bahwa kegiatan lanjutan pembangunan jembatan Gigieng Pidie dengan kontrak senilai Rp1.877.037.195.55 berdasarkan surat perjanjian,” jelas Yusuf.

Yusuf menjelaskan bahwa pekerjaan rangka baja Jembatan Gigeng tersebut tidak pernah dilakukan MC-0. Dan sampai habis masa kontrak di tahun 2018 belum dikerjakan sama sekali serta konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sampai kontrak pengawasan habis waktu kontraknya.

“Bahwa KPA pada 18 Desember 2018 mendapat teguran dari inspektorat provinsi Aceh untuk tidak melanjutkan pekerjaan dikarenakan realisasi masih nol persen (0%) dan tidak melanjutkan pekerjaan karena tidak cukup waktu,” ucap Yusuf.

Selanjutnya, kata Yusuf, PPTK mengadakan rapat show case meeting dengan Wakil Direktur CV Pilar Jaya dan Wakil Direktur CV Pilar Jaya menyatakan sanggup mendatangkan rangka baja dengan segera.

“Sehingga oleh PPTK, tidak melakukan pemutusan kontrak dengan persetujuan KPA.

Kemudian PPTK dan KPA menyetujui pembayaran 100% (tahap II) tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp1.313.926.036, namun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dikerjakan sama sekali,” Tandas Kajati Aceh, Dr
Muhammad Yusuf, SH. MH.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed